RSUD Larantuka Berkomitmen Tingkatkan Kinierja Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat

“Masih kurang sekitar lima persen. Sisa lima persen ini data dan analisisnya akan kami peroleh dari diskusi kita pada saat ini. Olehnya itu sangat kami harapkan pikiran cemerlang dari kita semua untuk memberikan masukan sehingga penyempurnaan draft dokumen bisa kita selesaikan,” sebutnya, sambil berharap agar proses diseminasi ini berjalan sesuai jadwalnya sehingga pada besok (Kamis, 02/03/2023) dapat dilaksanakan asistensi bersama Bagian Hukum Setda Flotim untuk penyusunan Peraturan Bupati dari 3 dokumen persyaratan administratif yakni Renstra, Tata Kelola dan SPM.

“Kami sangat percaya bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini punya komitmen yang sama untuk menjadikan RSUD dr. Hendrikus Fernandez sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada April 2023, karena kita semua punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, meningkatkan kinerja pelayanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” ajaknya mengakhiri.

Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si dalam sambutan pembuka kegiatan yang dibacakan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Razak Jakra, SH., mengungkapkan bahwa sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Flores Timur, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka pada bulan April 2023 sudah harus ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu dilakukan percepatan atau transformasi dalam persiapannya.

“Dokumen yang telah rampung selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati kemudian dijadikan lampiran Surat Pengusulan Penilaian dan Penetapan BLUD-RSUD dr. Hendrikus Fernandez kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya tim Penilai akan melakukan evaluasi dokumen persyaratan administratif dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati untuk ditetapkan menerima atau menolak penetapan BLUD,” jelasnya.

Melalui Abdul Jakra, Doris Rihi berharap dengan adanya peningkatan sistem ini, RSUD dr. Hendikus Fernandez Larantuka diharapkan dapat semakin berkualitas kinerja pelayanannya, termasuk kualitas kinerja keuangan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayananan.

“Peran pemerintah daerah selanjutnya adalah menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD,” sebut Jakra.

Jakra juga mengapresiasi kinerja Tim PKMM FKKMK UGM dan Pokja RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang telah berupaya maksimal dalam pendampingan guna mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Terkait pelaksanaan rapat ini, Jakra berharap keterlibatan semua pihak dengan memberikan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan eksternal sehingga dokumen yang dihasilkan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku dan menunjang prosesnya ke depan.

Tim PKMM FKKMK UGM yang menjadi pendamping Pokja BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka ini terdiri dari Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM., M.Kes, Yos Hendra, SE., MM. Akt., CA., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert), Elisabeth Listyani, SE., MM., Dr. Firman, MPH, dan Megarini Sulistyo, S.I.Kom.

Hadir pula dalam kesempatan ini, anggota DPRD Kab. Flores Timur, Ignasius Uran, Plt. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Mikhael Bulet Ruron, SH., M.Si, Inspektur Daerah, Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.A.P., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Yoseph Aryo Soecipto Pehan Keraf, SE., M.Si., Kadis Kesehatan, dr. Ogie Silimalar, para kepala bagian Setda Flores Timur, jajaran manajemen RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka serta undangan lainnya.(ris)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News