SMAS Seminari St. Rafael Oepoi Kupang Seminar Pemilu 2024, Biar Siswa Paham dan Tahu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Sekolah Menengan Atas Swasta atau yang disebut SMAS Seminari Santo Rafael Oepoi Kupang menggelar seminar Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Pemilu Damai 2024 Tanpa Hoax" di Aula Seminari St. Rafael Oepoi Kupang, Senin 14 Agustus 2023.

Seminari ini menghadirkan narasumber Drs. Yosafat Koli, M.Si selaku Komisioner KPU NTT yang membawakan tiga materi pokok yaitu Optimalisasi peran generasi muda, penyelenggaraan pemilu tanpa hoax dan Pemilu 2024 yang baik.

Yosafat Koli mengatakan, Pemilu 2024 memiliki banyak tahapan dan hampir beririsan tahapan yang satu dengan tahapan lainnya.

"Contohnya itu, dari pendaftaran pemilih sambil juga kita menyiapkan pencalonan. Di mana pencalonan ini juga beririsan satu dengan yang lain. Sosialisasi ini tujuannya menyampaikan kepada publik bahwa kita sudah sampai di mana dan apa yang masih dilakukan oleh partai politik, pemilih dan masyarakat umum lainnya untuk berpartisipasi," ungkap Yosafat Koli.

Baca juga: Pemilu 2024, Kajati NTT Minta Semua ASN Netral dalam Pemilu

Menurut Yosafat, Kegiatan seminar Pemilu 2024 itu sangat penting dalam hal mendukung untuk menyampaikan informasi kepada publik sekaligus untuk mengajak pemilih yang apatis.

"Banyak yang berpikir dan mengatakan untuk apa memilih atau lainnya. Sehingga tugas kita yaitu memastikan masyarakat agar paham tentang pemilu. Supaya mereka ikut berpartisipasi dan bisa tahu apa yang hendak dilakukan ketika hendak memilih," tuturnya.

Lebih lanjut, Berbicara mengenai sosialisasi Pemilu 2024, Yosafat Koli juga membahas terkait pemilih kelompok disabilitas.

"Terdapat 46 ribu pemilih di NTT adalah kelompok disabilitas. Maka mereka ini adalah kelompok yang harus diberikan perhatian khusus terkait hak-hak mereka yang tersamarkan. Sehingga mereka juga harus disejajarkan dengan yang lainnya," katanya.

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mengakses kelompok disabilitas, lanjut Yosafat, yaitu untuk tahu apakah kelompok itu sudah terdaftar sebagai pemilih dan secara teknis juga mengakses hak mereka di TPS.

"Pendampingnya juga perlu dilatih terkait hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan," pungkasnya.