Berita NTT

Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Seragam Kain Tenun ASN Bukan Hanya Penegasan Identitas

Gagasan Penjabat Gubernur NTT untuk meniadakan pemakaian tenun ikat bagi seragam aparatur sipil negara NTT mendapat tanggapan Ketua DPRD NTT.

Editor: Egy Moa
POS-KUPANG.COM/EKLESIA MEI
Rapat paripurna DPRD Provinsi NTT dalam penutupan masa persidangan ke-III tahun sidang 2022-2023 dan pembukaan masa persidangan ke-I tahun sidang 2023-2024 di Aula Kantor DPRD NTT, Sabtu malam 15 September 2023. 

Selanjutnya, dalam catatan itu, Emi  menegaskan terkait Bank NTT, soal ketidakhadiran Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, harus diluruskan.

Baca juga: Berawal dari Hobi, Divan Wara Sukses Rintis Barberahop di Flores Timur NTT

"Bank NTT adalah kebanggaan Daerah, sehingga menjaga dan mensuport Bank NTT bukan hanya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah, tetapi menjadi tanggungjwab DPRD Provinsi NTT bahkan kita semua," tegasnya.

Emi menegaskan, Bank NTT adalah BUMD milik daerah  yang berbentuk PT, yang memiliki Modal berasal dari dana Masyarakat yang dikelola  Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota  yang dianggarkan melalui APBD yang tentunya harus disetujui dan disahkan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

"Dan oleh karena itu, lewat pengurus inti BANK, melalui  Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris, DPRD perlu dan berhak mendapatkan penjelasan, informasi dan berbagai hal menyangkut kondisi dan perkembangan Bank," ujarnya.

"DPRD juga perlu mendapatkan penjelasan ketika ada opini dan atau informasi yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan penjelasan-penjelasan," tambahnya.

Baca juga: Pinca Bank NTT Maumere : Kami Sudah Hadir Sampai ke Desa

Emi menyampaikan, penyertaan Modal yang diberikan merupakan kekayaan yang dipisahkan yang di sepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif harus dikelola secara professional.
"Intinya,  adanya koreksi dan saran-saran dari DPRD guna kepentingan kemajuan Bank, DPRD berhak untuk mengundang dan memanggil Bank NTT," tegasnya.

Lebih lanjut, Emi mengatakan, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, di antaranya belum meratanya pembangunan antar wilayah, baik pembangunan bidang infrastrukur, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi dan lainnya, perlu mendapatkan perhatian untuk ditangani.

Dalam catatan terakhirnya, Emi Nomleni memyoroti perubahan iklim yang terjadi di NTT.

Emi mengatakan, memasuki pergantian musim dengan kondisi iklim yang berubah, maka perlu diantisipasi soal ketersediaan terkait perubahan iklim dan kemungkinan El Nino yang mungkin saja sangat berdampak bagi masyarakat petani, seperti kekeringan, penyakit dan hama serta kemungkinan gangguan pada musim tanam yang dapat menurunkan kualitas tanaman.

Baca juga: Kemenkumham dan Jajaran UPT Raih 16 Penghargaan dari DJPb NTT, Ini Pesan Kakanwil Marciana

"Semua itu akan dapat menyebabkan kurangnya ketersediaan  stock pangan masyarakat dan juga mengganggu stabilnya pasar," tutupnya. *

sumber; pos-kupang-com

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved