Penjabat Gubernur NTT Titip Lima Masalah Ditangani Penjabat Bupati Alor dan Sumba Tengah

"Saya berharap kedua Penjabat Bupati segera melakukan konsolidasi tim kerja, koordinasidengan berbagai pemangku kepentingan terkait,  penimbangan secara berkalauntuk mengetahui perkembangan stunting setiap bulan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan jumlah  stunting selama setahun ke depan," tuturnya.

Menurutnya, pendataan balita stunting harus by name, by address sehingga dapat dilakukan penanganan secara cermat.

Untuk masalah keempat, lanjutnya yaitu terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Ayodhia membeberkan, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Alor pada tahun 2022  adalah sebesar 20,5 persen atau sebanyak 42.300 orang dan 2,38 persenatau sebanyak 4.980 orang, sementara untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 32,51 persen atau sebanyak 24.490 orang dan 24,49 persenatau sebanyak 14.000 orang.

Baca juga: Ibu Rumah Tangga di NTT Bacok Suaminya hingga Sekarat, Anak Dengar Teriakan Sang Ayah

"Saya berharap kedua Penjabat Bupati dapat fokus pada satu, dua program utama selama setahun ke depan untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing," bebernya.

Lebih lanjut, Ayodhia menyampaikan, peningkatan jumlah dan besaran investasi di daerah merupakan salah satu peluang untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada hilirnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

"Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur dan tata kelola dalam pemberian izin investasi hendaknya terus dikembangkan," pungkasnya.

Ayodhia menambahkan, untuk masalah utama yang kelima, yaitu terkait koordinasi.

Baca juga: Lirik Lagu Weleng Nai, Lagu Daerah Manggarai NTT, Ciptaan Steny Arutama

Menurutnya, hendaknya kedua penjabat itu senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal tata kelola pemerintahan untuk mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan dari berbagai sumber termasuk dari lembaga non pemerintahan untuk selanjutnya melayani masyarakat sesuai target-target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026 di masing-masing kabupaten.*

sumber: pos-kupang.com