Anggota DPRD NTT Nilai Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS Bikin Soal Baru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi.

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Ujicoba program makan siang gratis menggunakan dana BOS yang dijalankan dua sekolah di Kupang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT direspon anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin yang menyebut akan menambah masalah baru.

Ia mengatakan, program milik pemerintah pusat, sehingga sangat tidak mungkin untuk melakukan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Kita lihat out putnya. Diharapkan Pemerintah NTT bisa melihat program itu membantu anak sekolah. Tapi kalau itu menguras dana BOS itu akan masalah juga," kata dia, Senin 4 Maret 2024. 

Politisi PKB ini menyebut, bila program itu menggunakan dana BOS justru menambah persoalan baru. Sebab, selama ini dana BOS yang terbatas, ikut membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Baca juga: Peserta Didik Pingsan Tidak Sarapan, SMAN 11 Kota Kupang Ujicoba Makan Siang Gratis

Sisi lain, hitungan maupun pelibatan guru untuk program itu harus jelas. Dia khawatir dengan dana BOS yang diwacanakan akan menyokong makan siang gratis di sekolah-sekolah. 

"Menurut saya agak tidak benar ini. Kalau mau diberlakukan, harusnya tunggu selesai pelantikan. Itu kan bukan program Jokowi," kata Ana Koli, yang pernah berada di Komisi V DPRD NTT, bermitra dengan Dinas Pendidikan. 

Ana Kolin mengingatkan sekolah agar lebih hati-hati menjalankan program itu, apalagi menggunakan dana BOS. Karena, sejauh ini penggunaan dana BOS telah diatur sesuai dengan perencanaan yang dibuat. 

Jika ingin menjalankan program itu, ia meminta Dikbud NTT atau sekolah agar menggunakan sumber anggaran lainnya atau APBN. Ia menyayangkan banyak sekolah swasta di NTT sangat membutuhkan dana BOS. Sehingga dana BOS tidak boleh dialihfungsikan ke hal lainnya.

Baca juga: Anggota Paminal Gadungan Mabes Polri Tipu Perempuan di Kota Kupang

"Tidak etis diberlakukan saat ini sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau mau lakukan, dengan dana lain," sebutnya. 

Di samping itu, Dikbud NTT perlu melakukan penerapan program itu ke sekolah contoh sebelum menyebar ke seluruh sekolah yang ada. *

sumber: pos-kupang.com