Tahun 2023, BPKP NTT Selamatkan Uang Negara Rp 68,9 Miliar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG-Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP) Provinsi NTT menyelamatkan uang negara mencapai Rp 86,9 miliar selama tahun 2023.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili, menyampaikannya dalam perayaan HUT ke-41 BPKP, Kamis 30 Mei 2024 di halaman kantor mengusung tema “Berakselerasi Bersama Untuk Indonesia Hebat”.  

Rizal Suhaili mengatakan, tidak hanya menjadi momentum HUT BPKP saja yang dirayakan kali ini,  tetapi menjadi peringatan tentang kiprah BPKP yang sudah berjalan baik sejak lama dengan peran dan tugasnya. 

Dikatakannya, Perwakilan BPKP NTT telah melakukan efisiensi keuangannegara/daerah sebesar Rp16 miliar, dan optimalisasi penerimaan asli daerah  Rp1,5 milliar.

Baca juga: Kejati NTT Tahan Erwin Piga Tersangka Pengalihan Aset Pemkab Kupang

Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi NTT juga mengidentifikasi belanja negara/daerah senilai Rp 5,7 triliun yang manfaatnya dapat lebih optimal jika perencanaan dan penganggaran diperbaiki dan pada periode Januari 2023 sampai Maret 2024.

Selain itu, kata Rizal, BPKP dengan Kejaksaan melakukan penanganan tiga kasus penyimpangan keuangan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian negara sebesar Rp 6.095.466.23

Proyek Strategis Nasional  (PSN)yang menjadi bagian dari pengawasan Perwakilan BPKP NTT dengan melakukan review  tata  kelola dalam rentan waktu 2023 sampai 2024.

Pengawasan tersebut mencakup PSN  pengembangan Pelabuhan Kupang, PSN Terminal Multipurpose Labuan Bajo, Bandar Udara Komodo. Bendungan Napun Gete, PSN Bendungan Temef, Bendungan Manikin, Bendungan Mbay, Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Program Pengembangan Kawasan Perbatasan PLBN Oepoli, Program Pengembangan Kawasan Perbatasan PLBN Napan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pembangunan Kawasan Otorita Labuan Bajo Flores, dan Food Estate.

Baca juga: Desa Wisata Tiworiwu Lolos 50 Besar Anugerah Desa Wista Indonesia 2024, Desa Wisata Maju di NTT

Untuk itu, sebagai auditor  internal pemerintah yang bertugas mengawal akuntabilitas keuangan negara dan daerah, Perwakilan BPKP Provinsi NTT berkomitmen elalu berkinerja memberikan yang terbaik agar sejalan dengan amanat Presiden dan Kepala BPKP untuk kesejahteraan rakyat.*

sumber: pos-kupang.com