Ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena Kaget Ketum Golkar Airlangga Hartarto Undur Diri

Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga Hartarto seperti Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo. Ada juga pengurus lainnya Adhityo Rizaldi, Firman Soebagyo. Namun, untuk nama Bahlil Lahadalia, Agung Laksono mengaku belum mendengar itu.

Tsunami Politik

Anggota Dewan Pakar Golkar Palar Batubara membeberkan penilaiannya atas sejumlah kemungkinan alasan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar.

"Nah, mungkin menjadi pertanyaan something wrong, ada sesuatu. Atau mungkin Airlangga sudah sadar akan dirinya, sadar 'Oh, saya di rel yang salah', itu bisa juga alasan dia mengundurkan diri, atau setelah dia tidak bisa lagi ‘diatur’, dia ditekan untuk mengundurkan diri," kata Palar di Jakarta Selatan, Minggu (11/8).

Hal itu disampaikannya usai acara peluncuran buku biografinya berjudul 75 Tahun Bang Palar Batubara, Jiwa Sang Patriot sekaligus syukuran 75 tahun usianya.

Palar menilai ada "sesuatu" di balik mundurnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) itu dari kursi pimpinan Partai Golkar sebab penentuan Ketua Umum Partai Golkar sedianya diputuskan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar setiap 5 tahun sekali.

"Kalau sampai dia mundur, berarti ada 'sesuatu' seperti yang saya katakan tadi," ucapnya.

Ia bahkan menilai peristiwa mundurnya Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar sebagai tsunami politik. Apabila tidak dimitigasi dapat berdampak lebih luas pada partai politik lainnya di Tanah Air.
Hal itu, kata dia, karena Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang cukup dewasa dan besar pun bisa dihantam oleh peristiwa demikian.

"Kalau seperti sekarang ini sudah terjadi tsunami politik, kita inginkan tsunami politik enggak sampai berdampak pada hal-hal yang lain. Akan tetapi, kalau tsunami politik ini juga tidak bisa di-manage dengan baik ini akan terjadi ke partai-partai politik yang lain," tuturnya. 

Peta Politik Pilkada Berubah

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatiannya mendengar kabar mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Bahkan, Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto.

Sebab, dia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa itu sangat luas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiysnto saat ditanya wartawan soal kabar mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Saya melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri terkait dinamika politik nasional yang khususnya yang sangat mengejutkan. Bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto,” kata Hasto usai menghadiri peluncuran acara Soekarno Run di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (11/8).

"Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," sambung Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Di mana tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.

“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” jelas Hasto.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. “Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatian karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan dibalik itu,” ujarnya.

Hasto juga menyebut bahwa peta pilkada serentak 2024 bakal berubah usai Airlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

"Ada indikasi seperti itu (perubahan peta politik Pilkada). Tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," kata Hasto.

Perubahan peta pilkada lanjut Hasto bakal terjadi di daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk.

"Ya, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak terjadi lagi 5 tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029. 

Sementara bagi PDI Perjuangan fundamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani," ujarnya.
Hasto juga berkomentar mengenai foto beredar terkait wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming yang akan menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Dia mendoakan agar partai-partai politik bisa menjaga kedaulatannya.

"Itu juga menujukkan suatu motif-motif politik. Sehingga kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan tadi. Maka PDI Perjuangan, kami mendoakan agar setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan," jelasnya.

NEWS ANALISIS

Prestasi Gemilang

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang diperkirakan akan menjadi ketua umum partai tersebut menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mengundurkan diri dari jabatan itu.

Setelah Airlangga mundur, gabungan dua gerbong kekuatan yang dibawa kader Golkar Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang bergabung menjadi satu.

Besar kemungkinan Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga akan menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu, gabungan kekuatan Agus dan Bahlil dapat menjadi jembatan untuk memfasilitasi bergabungnya Presiden RI Joko Widodo dan keluarganya pasca purnatugas pada tanggal 20 Oktober 2024.

Saya berpendapat bahwa Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak lepas dari benturan antarkekuatan di internal partai tersebut sejak menjelang Pemilu 2024.

Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi dan politik yang beragam. 

Misalnya, mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal.
Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan untuk memengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis partai.

Faksi-faksi di internal Golkar bergerak kembali pada masa Pilkada 2024. Hal itu karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian.

Oleh karena itu, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya.

 Walaupun demikian, masa kepemimpinan Airlangga selama memimpin Partai Golkar patut diapresiasi. Ia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional, atau meningkatkan 17 kursi yang setara dengan 18 persen kekuatan parlemen. (sumber pos kupang cetak).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News