Rakor di Nagekeo, KPK: Cukup Sudah, Jangan Ada Konspirasi Antara TAPD dengan Banggar 

Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management),
pengendalian (control) dan Kelola (governance) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Apabila ada permasalahan yang terkait dengan aparat di Kabupaten maka menjadi kewajiban Inspektorat untuk memberikan penjelasan atau saran dan masukan kepada Bupati terkait permasalahan
tersebut sebelum diperhadapkan dengan Tim APH. Jadi semangatnya adalah perbaikan dapat dilakukan di internal satuan pemerintahan, untuk menunjukkan eksistensi dari tugas pengawasan internal, karena setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Inspektorat merupakan bagian dari penjaminan mutu/kualitas.

"Kepada seluruh jajaran Pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Nagekeo agar senantiasa konsisten dan berkomitmen dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian langkah nyata yang dilakukan oleh semua pihak, utamanya pemerintah daerah dalam mewujudkan dan berperan aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bentuk komitmen yang kuat kepada daerah dalam menciptakan tata
pemerintahan yang bersih" pesannya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi KPK Wilayah 5, Dian Patria mengatakan rapat koordinasi dilakukan sebagai upaya tindakan preventif terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Nagekeo agar tidak menyimpang dan merugikan keuangan Negara. 

Ada begitu banyak catatan yang didapat dalam rapat koordinasi tersebut satu diantaranya adalah terkait aset Pemerintah Kabupaten Nagekeo berupa tanah seluas 2.000 Ha yang digunakan oleh PT Chettam akan tetapi tidak memberikan kontribusi apa-apa berupa PAD kepada daerah. 

"Tadi katanya tidak ada PKS kok aneh, ini yang kita pingin mendalami jangan sampai ada kontrak-kontrak besar yang merugikan Pemda" tandasnya.

KPK berharap agar dengan adanya kegiatan rapat koordinasi tersebut ke depannya tata kelola pemerintahan dalam kaitannya dengan alokasi anggaran tidak ada unsur konspirasi yang berpotensi merugikan keuangan negara. 

"Cukup sudah jangan ada konspirasi antara TAPD dengan Banggar maupun konspirasi lain di internal yang ujung-ujungnya untuk kepentingan sekelompok kecil"pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Nagekeo. 

Berita TRIBUFLORES.COM Lainnya di Google News