145.268 Anak NTT Tidak Sekolah, Pengamat Sebut Sistem Pendidikan NTT Sedang Alami Kemunduran 

Marsel setuju dengan Ombudsman NTT untuk membantu agar pendidikan murah bahkan gratis bisa diterapkan di Provinsi ini. Tambahan biaya yang sering dialami orang tua saat pendaftaran siswa adalah beban. 

Karena, sistem semacam itu justru ikut menggerus semangat suatu keluarga atau anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Jenis pungutan atau sumbangan apapun dari sekolah hendaknya dihapus. 

Agar membentengi itu, perlu ada regulasi yang mempertegas larangan pungutan atau sumbangan. Imbauan saja tidak cukup. Dengan begitu, aturan yang akan menindak para pelanggar. 

"Sebab kalau tidak maka pasti ada yang tidak sekolah," tambah dia. 

Sisi lain, Pemerintah juga perlu menelusuri lebih dalam alasan sumbangan itu dilakukan. Bila dihapus maka, Pemerintah harus mengintervensi kebijakan untuk pemenuhan. Apalagi, sarana prasarana sekolah di NTT pun banyak yang belum memenuhi syarat kelayakan. 

Selain itu, Marsel menyarankan agar pengguna dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hendaknya bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa hingga sekolah. Sekalipun ada petunjuk teknis yang dikeluarkan. 

Dia meyakini dana BOS yang diberikan ke sekolah bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Marsel menyarankan Ombudsman NTT atau pihak terkait agar menelaah aturan penggunaan dana BOS. 

"Untuk menanggulangi berbagai pungutan atau kebutuhan lainnya. Itu bagus. Daripada dana BOS itu kita tidak tahu kepentingannya apa saja. Pungutan apa saja, yang bisa disanggupi dana BOS itu, boleh menurut saya. Sejauh tidak mempunyai konsekuensi yuridis bagi teman-teman kepala sekolah, bendahara atau guru," ujarnya. 

Selama ini menurut Marsel, penggunaan dana BOS sangat rawan di korupsi. Anjuran dari Ombudsman NTT itu, baginya merupakan langkah yang baik. Terutama meniru beberapa sekolah di NTT yang meniadakan pungutan dan justru menggunakan dana BOS secara optimal. 

145 Tak Sekolah

Sebelumnya, Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menyebutkan sebanyak 145 ribu anak di NTT tidak sekolah.

"Jangan kaget. Data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT menunjukan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi NTT mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Kabupaten TTS merupakan penyumbang terbesar anak tidak sekolah dengan angka 22.459, diikuti kabupaten Sumba Barat Daya  sebesar 13.900 dan Kabupaten Kupang sebanyak 11.628 anak,"ujar Darius.

Kata Darius, alasan anak tidak sekolah adalah; anak tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh  dari rumah dan merasa cukup dengan tingkat pendidikan yang ada. 

Dia mengatakan pemerintah, melalui berbagai kebijakan harus terus berupaya membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri agar semua anak memiliki akses pendidikan yang sama.  

"Sekolah Negeri diharapkan benar-benar menjadi tempat di mana semua anak tanpa kecuali, bisa belajar dan bertumbuh. Agar orang tua dari keluarga miskin tidak lagi menangis diam-diam karena tak mampu memenuhi angka yang dicantumkan dalam rincian biaya sekolah setiap tahun yang terus mencekik,"ujarnya. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News