Pulau Padar Terancam Oligarki

DPRD Manggarai Barat Khawatir Pembangunan Bisa Rusak Pulau Padar

Anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi Gerindra secara serius meragukan niat pemerintah pusat

TRIBUNFLORES.COM/HO-KEMENPAREKRAF
DESTINASI- Wisatawan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur saat mendaki bukit di Pulau Padar. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Anggota DPRD Manggarai Barat secara serius meragukan niat pemerintah pusat dan perusahaan trans-nasional melakukan pembangunan aset-aset wisata di Pulau Padar.

Kegelisahan yang sama juga diutarakan legislator lainnya dari Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat.

"Dari sudut pandang konservasi, kami memiliki keraguan serius. Pulau Padar merupakan salah satu zona inti Taman Nasional Komodo yang memiliki keaslian alam, lanskap, dan ekosistem yang unik," kata Ketua Fraksi Gerindra, Warus Martinus Kamis (14/8/2025).

Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo (TNK) beberapa waktu lalu, Kepala TNK, Hendrikus Rani Siga menyampaikan bahwa pembangunan di Pulau Padar dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

 

Baca juga: ITB Kembali Dukung Petani Desa Inerie Ngada: Dari VCO hingga Briket Tempurung

 

 

 

"Pembangunan yang tidak terkendali berpotensi merusak keaslian Pulau Padar dan mengurangi nilainya sebagai warisan alam dunia," katanya.

Warus menambahkan, kehilangan keaslian ini tidak dapat dipulihkan, dan akan menjadi kerugian besar, bukan hanya bagi Manggarai Barat, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia. 

Selain itu, prinsip keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi akan terganggu apabila pembangunan dilakukan tanpa kajian ekologis yang ketat.

Anggota Fraksi Gerindra Kabupaten Manggarai Barat, Kanisius Jehabut juga menyoroti soal rencana pembangunan di Pulau Padar. 

"Dari sisi sosial-ekonomi, dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dinilai sangat terbatas. Efek yang mungkin timbul hanya berupa penyerapan tenaga kerja (trickle-down effect) yang sifatnya sementara dan tidak menyentuh akar peningkatan ekonomi warga," ujar Kanisius.

Sementara itu, berbagai keluhan masyarakat terkait pengelolaan kawasan konservasi dan minimnya manfaat langsung dari pembangunan ini masih banyak kami terima.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved