Tanggapi Demonstrasi Mahasiswa, Ketua DPRD Ende Sebut Siap Dievaluasi

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Menanggapi aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM Uniflor Ende di gedung Kantor DPRD Ende, Kamis (4/9/2025) siang, Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fery Taso menyampaikan ucapan terima kasih. 

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Fery Taso karena Ia menilai penyampaian aspirasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM Uniflor Ende itu disampaikan secara tegas namun aman dan tidak anarkis. 

"Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian ke rumah rakyat ini dengan damai, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, demo yang damai dan kalian datang dengan ketulusan," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Semua aspirasi yang disampaikan para mahasiswa, kata dia, akan menjadi tanggungjawab lembaga DPRD Kabupaten Ende.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Cipayung Plus dan Uniflor Ende Gelar Demo, Layangkan 16 Tuntutan ke Pemda

Ia juga secara tegas dan berharap serta siap jika lembaga DPRD Kabupaten Ende harus dievaluasi.

"Kami juga sangat mengharapkan dan kami siap dievaluasi, kami siap dikritisi, dalam perjalanan ke depan mari kita mematuhi hal-hal yang disampaikan tadi untuk kita kawal bersama baik itu ke DPR RI maupun internal kita," tutup Fery Taso.

Setelah melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Ende, puluhan mahasiswa tersebut bergerak menuju Kantor Bupati Ende guna bertemu Bupati dan Wakil Bupati Ende.

Layangkan 16 Tuntutan

Ketua PMKRI Ende, Marselino Erlan Le'u dalam orasinya di halaman Kantor DPRD Kabupaten Ende, menyampaikan sejumlah persoalan di tingkat lokal yang dirangkum dalam enam belas poin tuntutan diantaranya:

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende untuk menghentikan sementara program MBG sembari mempersiapkan sumber daya yaitu memberdayakan masyarakat lokal serta ekonomi masyarakat Kabupaten Ende.

2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende, untuk segera mengevaluasi secara transparan anggaran yang sudah digelontorkan untuk program MBG di Kabupaten Ende. 

3. Mencabut surat persetujuan prinsip ijin pembangunan dengan nomor BU.269/PUPR.07/256/IV/2020 terkait eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah Kabupaten Ende. 

4. Mendesak Bupati Ende, untuk menyatakan sikap penolakan terhadap proyek geotermal 

5. Mendesak Bupati Ende untuk membatalkan wacana kenaikan tarif PDAM.

6. Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD Kabupaten Ende agar mengoptimalkan mengenai pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat kabupaten Ende 

7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende untuk membatalkan alih fungsi Pasar Potulando - 

8. Mendesak Bupati Ende untuk membubarkan tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) 

9. Mengecam keras intervensi pemerintah terhadap Komisi Penyiaran Indonesia atas larangan siaran langsung saat aksi Demonstrasi. 

10. Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende agar segera menyelesaikan masalah sampah 

11. Mendesak Presiden untuk merealisasikan janji kampanye tentang pendidikan gratis dan kesehatan gratis. 

12. Mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memfungsikan area dan los Pasar Mbongawani sebesar-besarnya untuk para pedagang 

13. Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun fasilitas dagang 

14. Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD untuk meninjau kembali SK 357 dari Menteri 

Kehutanan dan Kelautan yang merugikan masyarakat di tujuh (7 ) kelurahan 

15. Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di 21 kecamatan.

16 Mendorong Pemerintahan Daerah (Pemda) mengambil langkah pencegahan terhadap kasus TPPO. (Bet)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News