Komitmen Bupati Malaka: Perjuangkan Honorer PPPK Paruh Waktu hingga ke Jakarta

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

TRIBUNFLORES.COM, BETUN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Ferdinandus Un Muti, S.Hut., M.Si., menerima sejumlah anggota DPRD Malaka yang tergabung dalam enam Fraksi DPRD bersama perwakilan Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu dalam nuansa audiensi di Aula Kantor Bupati Malaka, Senin (22/9/2025).

Audiensi tersebut difasilitasi oleh Plt Asisten I, Yohanes Bernando Seran, yang langsung menghubungi Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), melalui sambungan telepon seluler karena Bupati tengah berada di Jakarta. Percakapan telepon itu didengar langsung oleh para anggota DPRD dan perwakilan massa aksi.

Dalam dialog tersebut, Bupati SBS menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib PPPK paruh waktu yang belum terakomodir dalam seleksi PPPK di Kabupaten Malaka.

“Untuk tuntutan ini, saya pastikan tidak akan menyusahkan masyarakat Malaka. Saat ini saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk memperjuangkan PPPK paruh waktu yang belum terinput dalam data BKPSDM Kabupaten Malaka,” kata Bupati SBS melalui sambungan telepon.

Baca juga: Ribuan Massa dan Enam Fraksi DPRD Malaka Long March Tuntut Transparansi Seleksi PPPK

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang mengusulkan penambahan formasi PPPK paruh waktu. Bahkan tenaga honorer yang sebelumnya tidak memenuhi syarat pun tetap akan diperjuangkan agar bisa diakomodir.

“Saya akan memperjuangkan agar 1.038 orang dari R3 dan 799 orang dari R4, dengan total 1.837 orang, dapat diakomodir oleh Pemda Malaka. Minggu depan saya juga berencana bertemu langsung dengan menteri terkait untuk membicarakan penambahan formasi paruh waktu, termasuk memperbaiki bila ada kesalahan administrasi sebelumnya,” tegasnya.

Bupati SBS juga mengimbau agar massa aksi tetap menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi.

“Silakan melakukan aksi, tetapi jangan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri. Saya masih terus berjuang agar ada tambahan formasi bagi pejuang PPPK di Kabupaten Malaka,” ujarnya.

Sekda Malaka, Ferdinandus Un Muti, kembali menegaskan pesan Bupati yang disampaikan secara langsung dalam audiensi tersebut.

“Jawaban Bapak Bupati sudah jelas, seluruh R3 dan R4 akan diakomodir oleh Pemda Malaka. Saya minta adik-adik sekalian untuk berdoa dan menunggu hasil perjuangan yang sedang dilakukan Bupati di Jakarta. Jangan lagi melakukan aksi yang dapat merugikan diri sendiri,” pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Ratusan massa aksi bersama enam fraksi DPRD Kabupaten Malaka menggelar long march sejauh kurang lebih lima kilometer dari Kantor DPRD Malaka menuju Kantor Bupati Malaka, Senin (22/9/2025).