Pemda Ngada Koordinasikan Ketahanan Pangan Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA – Pemerintah Kabupaten Ngada terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Setda Ngada, Jumat (16/10/2025), dan dibuka oleh Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, didampingi Asisten Perekonomian Setda Ngada Nicolaus Noywuli.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bernadinus Dhey menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar implementasi program prioritas nasional berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah pusat sudah banyak menggelontorkan anggaran ke daerah melalui dana desa dan program prioritas seperti MBG. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan optimal,” kata Bernadinus.

Ia menyebut, sejumlah program lain dari pemerintah pusat juga mulai dijalankan di Ngada, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Soa dengan anggaran Rp220 miliar, program kampung nelayan senilai Rp20 miliar, dan penguatan koperasi merah putih.

Baca juga: Jonas Salean Jalani Pemeriksaan di Kejati NTT, Diduga Korupsi Aset Pemerintah

“Kita tidak akan maju kalau tidak ada kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Ngada Nicolaus Noywuli menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memetakan potensi desa-desa dalam penyediaan bahan pangan lokal untuk mendukung dapur MBG.

“Kita ingin memastikan ketersediaan data produk bahan pangan yang dibutuhkan oleh dapur MBG, termasuk komoditi yang berpengaruh terhadap inflasi daerah,” ujarnya.

Nicolaus menambahkan, saat ini terdapat 13 dapur reguler MBG di Kabupaten Ngada, baik yang sudah beroperasi maupun sedang dipersiapkan. Pemerintah mendorong agar desa dan pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, dan hortikultura lokal.

“Misalnya kebutuhan telur, kalau satu dapur menyajikan telur tiga kali seminggu untuk 3.000 siswa, maka dibutuhkan sekitar 9.000 butir telur per minggu. Ini peluang besar bagi peternak lokal,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha desa dengan pengelola dapur MBG agar produksi pangan lokal terserap optimal.

Selain pemerintah daerah, sejumlah kepala desa, kelompok tani, nelayan, dan peternak dari berbagai wilayah di Ngada turut hadir dalam rapat tersebut untuk mendukung penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. (Cha)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News