Wakil Gubernur NTT Minta Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Wagub NTT Johni Asadoma meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan wilayah perbatasan RI–Timor Leste.
• Ia menegaskan perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga pintu masuk pembangunan ekonomi dan sosial, serta bagian dari beranda terdepan NKRI.
• Pembangunan harus mengacu pada Rencana Induk Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk BWNKP), dengan fokus pada penegasan garis batas, pembangunan PLBN, dan pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma meminta Pemerintah Pusat (Pempus) agar mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste. 

Johni Asadoma menyampaikan itu ketika menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI), Selasa (18/11/2025). 

Dalam paparannya, Johni Asadoma  menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kondisi wilayah perbatasan di NTT, khususnya yang berbatasan dengan Timor Leste. 

Baca juga: Marak Open BO di Maumere, Satpol PP Sikka Ungkap Keterlibatan Pemilik Hotel

Ia menyoroti perlunya penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan pelayanan publik agar pengelolaan perbatasan berjalan optimal.

“Percepatan pembangunan perbatasan hanya bisa berhasil jika ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga. Pendekatan terpadu dan adaptif sangat penting agar masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar, Rabu (19/11/2025) dalam pernyataannya. 

Mantan Kapolda NTT itu menekankan bahwa perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga pintu bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Ia optimis, melalui kolaborasi lintas level pemerintahan akan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari beranda terdepan NKRI.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyebut seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengacu pada Rencana Induk Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk BWNKP), agar pembangunan perbatasan dapat berjalan secara terpadu.

Ia menekankan, kawasan perbatasan merupakan Beranda Terdepan Bangsa yang harus dikelola serius untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di garis terluar.

“Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah,” ujar Djamari.

Djamari menjelaskan, ada beberapa yang menjadi fokus utama dalam rakor tersebut, seperti penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.

Pertama, untuk menegaskan garis batas perbatasan antara RI dan negara tetangga.  Kedua, Pemerintah akan membangun PLBN di beberapa titik. Ketiga, pengembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan. 

"Supaya tidak terlalu tertinggal dan berimbang dengan daerah lain, termasuk agar tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” tambah dia. 

Dia menyebut, pembangunan jalan perbatasan yang saat ini telah mendekati tahap penyelesaian di sejumlah wilayah. Di Sumatera dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer untuk menyambungkan jalur Barat–Timur sepanjang hampir 2.000 kilometer. 

Di Papua, jalur menuju perbatasan dengan Papua Nugini tinggal menunggu penyelesaian 153 kilometer.

“Pembangunan perbatasan Indonesia – Timor Leste hampir tuntas, hanya menyisakan beberapa kilometer saja. Kemudian untuk mengembangkan PLBN, masih ada beberapa titik di Timor Leste dan Malaysia, seperti di Sebatik yang harus diselesaikan tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Identifikasi masalah ini akan menjadi atensi bersama, termasuk Kepala Negara yang telah menaruh perhatian sejak awal. 

Presiden Prabowo Subianto, kata Tito, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

"Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” kata Tito.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka. 

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan. 

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News