SE2026, MENGURAI MASALAH DATA PARIWISATA

Turun sebesar 3.84 persen bukanlan penurunan yang sedikit, jika dilihat dari fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2025 penurunan ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena dan Peristiwa, yang pertama  gangguan Aksesibilitas & Logistik yakni Penutupan Bandara Komodo akibat erupsi gunung lewotobi kabupaten Flores Timus serta kelangkaan BBM (Agustus 2025) secara drastis menurunkan jumlah kunjungan, membatalkan berbagai event besar, dan melumpuhkan operasional kapal wisata, Kedua​ Faktor Alam, Cuaca ekstrem dan badai angin (Januari & Desember) memicu penurunan minat wisata, dengan puncaknya terjadi pada tragedi tenggelamnya Kapal Putri Sakinah di akhir Desember 2025, ketiga ​Pergeseran Tren Akomodasi: Fenomena Live on Board (LoB) 3D2N kian mendominasi, menyebabkan penurunan tingkat hunian hotel di darat karena wisatawan memilih langsung menuju pelabuhan untuk menginap di kapal, dan Keempat adanya turis asing lebih memilih menginap di kamar kos ketimbang di hotel.
Selian itu, Kamar kos dan kamar yang tersedia di kapal belum termasuk dalam cakupan survey tingkat penghunian kamar (TPK) Hotel, sehingga data  jumlah wisatawan menginap di kos dan menggunakan konsep Live on Board tidak tercakup dalam penghitungan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dan sampai saat ini tidak dapat diketahui jumlahnya.

 hal ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi pelaku atau pengusaha Hotel khususnya Hotel Non Bintang maupun Pemerintah, terutama Bagi Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara rutin menghitung Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. 

Bagi pemerintah dalam hal ini BPS sebagai penyedia data yang akurat dan uptodate, Selain belum tercakupnya konsep Live on Board dan Kos dalam penghitungan TPK, jumlah hotel dan pelaku akomodasi lainnya perlu diupdate, agar data yang dihasilkan dalam hal ini data indikator pariwisata akurat dan uptodate, maka variabel pendukung seperti jumlah Hotel, jumlah kamar untuk seluruh hotel harus diperbaharui. melalui momentum agenda akbar Pelaksanaan Sensus ekonomi 2026 diharapkan menjawab semua persoalan data pariwisata.

Mengingat Penyelenggaraan Sensus Ekonomi merupakan amanah Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, terlaksana setiap tahun yang berakhiran 6 (enam). 
 Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi penyelenggaraan kelima pelaksanaan Sensus Ekonomi di Indonesia.
 Gebyar Sensus Ekonomi sudah nampak terlihat sejak akhir tahun 2025, mulai dari Pemasangan Spanduk Luar Ruangan, Koordinasi Lintas Lembaga pemerintah sampai pada memanfaatkan momentum egenda pemda untuk sosialiasi, kesemuaan itu merupakan upaya sosialisasi agenda Akbar Sensus Ekonomi 2026.

Pada saat pelaksanaan pendataan lapangan SE2026, -selain mengadakan pelatihan Petugas- akan dilakukan melalui serangkaian tahapan terstruktur mulai dari koordinasi persiapan agenda pengisian Bareng (Ngibar) di beberapa Organisasi Perangkat daerah (OPD), Pengisian Bareng (Ngibar) khusus Perusahaan/Usaha Besar dan Menengah dan Palaksanaan pendataan secara door to door ke seluruh pelaku usaha oleh petugas yang sudah dilatih baik konsep dan definisi maupun teknis wawancara di lapangan.

Rangakaian kegiatan SE2026 ini, diharapkan mampu menjawab tuntutan ketersediaan data yang akurat dan uptodate. Sensus Ekonomi memeliki peran penting dalam mengurai persoalan data kepariwisataan, salah satunya persoalan ketersediaan data tingkat penghuniaan kamar yang relevan dengan tren kunjungan wisatawan yang ada di Labuan Bajo. Dukungan semua pihak baik itu Pemerintah Daerah, pengusaha dan pelaku Pariwisata serta masyarakat umum sangat dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan pelaksanaa Sensus Ekonomi 2026.

Mari sama – sama kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan cara memberi informasi yang benar dan jujur. Satu data ekonomi dari kita semua, untuk indonessia yang Lebih maju

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News