Kepala Desa di NTT Ini Tolak Naikan Dana Desa

"Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa," sambung Ambo.

Sementara itu Kepala Desa Oefeto di Kabupaten Kupang, Alex Leomnanu menyebut pihaknya akan sangat bersyukur jika rencana itu disetujui oleh Joko Widodo selaku kepala negara.

Alex mengatakan, sejauh ini tidak ada pembahasan khusus oleh para kepala desa di NTT terkait rencana kenaikan dana desa ini.

Dengan anggaran dana desa yang ada hingga kini, memang tidak mengakomodir semua rencana pembangunan yang ada.

Baca juga: Perjuangan Petugas Pemasangan Jaringan Listrik di Pedalaman Pulau Flores

Apalagi menurut dia, penggunaan dana desa merujuk pada petunjuk teknis yang sudah ada.

"Memang tidak semua terakomodir. Apalagi untuk pembangunan fisik. Kalau memang pak presiden setuju, kami bersyukur juga bahwa perhatian dari pihak pusat," ujarnya.

Terus terang, kata Alex, banyak usulan yang harus disesuaikan dengan persediaan anggaran dana desa. Untuk itu, rencana kenaikan lewat demonstrasi oleh para kepala desa, Alex mengaku juga ikut mendukung.

Ia menjelaskan, dirinya sepakat dengan gagasan presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran atau pedesaan. Adanya dana desa memang memberi dampak yang cukup, meski semua belum terpenuhi.

Alex menyarankan kalau memang permintaan kenaikan itu tidak disetujui kepala negara, maka pemerintah pusat perlu mengambil alih pembangunan khususnya infrastruktur jalan.

Karena, infrastruktur jalan baginya sangat penting bagi ekosistem ekonomi masyarakat. Selama ini dana desa ikut membantu perbaikan khusus di bidang pembangunan jalan dalam desa.

"Kalau bisa dari pihak pusat itu bisa melihat yang namanya infrastruktur jalan di pedesaan itu, kalau bisa di kasih hotmix. Karena kalau pake lapen saja itu tiap tahun harus perbaiki terus," jelasnya.

Dirinya juga mengharapkan demonstrasi yang dilakukan oleh para kepala desa di Jakarta, bisa diperhatikan oleh presiden Jokowi untuk dipertimbangkan.

Terpisah, Kepala Dinas PMD NTT, Viktor Manek mengaku sejak tahun 2021 kewenangan mengenai urusan dana desa sudah ditarik ke Kementerian Desa.

Untuk itu, ia tidak bisa berbicara lebih jauh mengenai rencana kenaikan dana desa yang diinginkan para kepala desa se-Indonesia lewat aksi demonstrasi Minggu pagi.

"Saya tidak bisa memberi tanggapan lebih jauh karena itu kewenangan pemerintah pusat lewat Kementrian Desa, bukan kewenangan kita," kata dia ketika dihubungi.

Baca juga: Warga Palue Minum Air Suling Uap Panas Bumi Gunung Rokatenda, Anggota DPRD Sikka: Minum Air Pisang