Urus Mutasi Sepeda Motor di NTT, Seorang Pemohon Diminta Membayar 1,6 Juta Rupiah

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, beberapa hari terakhir ini sering menerima aduan dari warga terkait biaya mutasi kendaraaan bermotor (Ranmor).

Kata Darius warga masyarakat NTT harus mengetahui secara detail soal biaya pengurusan mutasi dan lain-lainnya di Samsat setempat.

"Dua hari belakangan ini, saya banyak menerima pesan wia WA dan mesengger dari berbagai daerah dengan beragam pertanyaan antara lain, pertama; apa saja syarat mutasi masuk kendaraan bermotor dari luar NTT. Kedua, berapa sebenarnya tarif pengurusan STNK di loket Polri. Pasalnya para pemohon diminta membayar dengan angka yang bervariasi. Bahkan untuk mutasi kendaraan sepeda motor saja seorang pemohon mengaku diminta membayar hingga Rp 1.6 juta,"ujar Darius Jumat 14 April 2023.

Baca juga: Penyulingan Air Minum dari Uap Panas Bumi Rokatenda, Kearifan Lokal Kebanggaan Warga Palue di NTT

Karena itu dirinya memandang perlu untuk menyampaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Polri. (terlampir).

Darius menyarankan sebaiknya anda tidak perlu lewat pintu belakang atau calo ketika mengurus surat kendaraan bermotor di Samsat.

Karena di seluruh loket Samsat telah terpampang dengan jelas Biaya Tarif sesuai PNBP, persyaratan dan mekanisme proses STNK Baru (BBN I), proses biaya balik nama (BBN II), proses pembayaran pajak setiap tahun/pengesahan STNK, serta proses mutasi masuk dan keluar kendaraan. (terlampir).

Ia meminta bilamana selama proses pelayanan, saudara dipersulit petugas Samsat atau diminta membayar diluar ketentuan di atas alias pungutan liar (Pungli), silahkan menyampaikan laporan ke Samsat melalui nomor pengaduan: 082147626614.

Jika laporan anda tidak direspon dalam kurun waktu yang patut, silahkan menyampaikan laporan tersebut ke kantor Ombudsman NTT via nomor call center: 08111453737.

"Dengan menyampaikan laporan, anda ikut membantu memperbaiki layanan di Samsat. Terima kasih,"ujarnya.

Baca juga: Eksotis dan Penuh Pesona, 6 Kampung Adat di Flores Wajib Dikunjungi

Mutasi Ranmor Masuk NTT Gratis

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menginformasikan bahwa untuk kendaraan bermotor (Ranmor) plat luar NTT yang mutasi masuk wilayah NTT tidak dikenakan biaya alias gratis.

Darius menyampaikan hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya maka kendaraan plat luar daerah NTT yang mutasi masuk ke dalam NTT dibebaskan dari biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 100 persen.

"Ini sebagai informasi bagi seluruh masyarakat NTT,"ujar Darius dalam siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM Kamis 13 April 2023.

Kata Darius, tidak hanya itu, pemilik kendaraan plat luar yang mutasi masuk juga akan diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 25 persen dari pokok PKB.

"Mengapa kendaraan plat luar perlu mutasi masuk ke NTT? Karena kendaraan plat luar NTT tidak membayar pajak kendaraan di NTT melainkan di kota asal kendaraan,"ujarnya.

Ia mengatakan pemilik kendaraan plat luar juga akan disibukan dengan kewajiban melapor ke kepolisian daerah masing-masing untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) setiap tiga bulan sekali.

"Itupun mungkin ada yang dikenakan pungutan dalam jumlah tertentu,"jelasnya.

Ia mengaku banyaknya kendaraan plat luar yang beroperasi di NTT akan berkonsekuensi pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kuotanya dihitung hanya berdasarkan jumlah kendaraan bermotor plat NTT, selain beban penggunaan jalan raya.

Saat ini, jumlah kendaraan bermotor di NTT sebanyak 761.117 unit. Akan tetapi yang terdaftar dan membayar pajak kendaraan hanya sebanyak 356.241 unit.

Baca juga: Lakalantas di Sikka, Sepeda Motor Tabrak Truk di Nita, 1 Orang Tewas

Yang tidak membayar pajak sebanyak 404.876 unit kendaraan. Artinya yang tidak membayar pajak lebih banyak daripada yang patuh membayar pajak. (Data Rakor Pajak Daerah, 5 April 2023).

Dengan kepatuhan mutasi masuk, masyarakat ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT yang selalu menjadi primadona pendapatan daerah sebab 80 persen PAD NTT berasal dari pajak kendaraan bermotor.

"Demikian hal-hal yang kami diskusikan bersama dalam rapat bersama Tim Pembina Samsat Provinsi NTT pada Rabu (5/4) bertempat di Kantor Jasa Raharja Provinsi NTT. Terima kasih kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT rapat ini dan seluruh tim pembina Samsat yang berkenan mencari solusi bersama. Semoga bermanfaat,"pungkas Darius.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News