ZI WBK dan WBBM di Lingkup BPN NTT Dicanangkan, Ombudsman NTT Jadi Saksi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT melalui Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua Pepris Karbeka, SH menjadi saksi pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT.

Kegiatan ini bertepatan pula dengan hari ulang tahun BPN/ATR yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT, Senin 25 September 2023.

Terpisah, Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menyampaikan, sebagai informasi bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait dengan alasan pentingnya membangun zona integritas, Darius mengatakan, hal itu tentu karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK).

Baca juga: Ombudsman NTT Apresiasi RSUD Bajawa Kembalikan Uang Pasien BPJS Beli Obat Pakai Biaya Sendiri

"Pencegahan korupsi dilakukan melalui 4 pintu yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi," sebutnya.

Darius menyebutkan, salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas.

Yang mana, lanjutnya, pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dengan demikian, kata Darius, pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

"Saya selalu berharap agar pembangunan zona integritas ini tidak sekedar seremonial belaka. Tidak sekedar agar kita memenuhi syarat mendapatkan tunjangan kinerja atau penghargaan lainnya tetapi harus ada perbaikan nyata pada loket-loket pelayanan," ujarnya.

Darius menegaskan, nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari seluruh aparatur negara agar hak-hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi.

"Kita harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, dan ada kepastian waktu pelayanan," tegasnya.

Menurutnya, semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat.

"Selain dengan cara itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif," ujarnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Zona Integritas Kanwil BPN NTT. Tetap semangat dan teruslah melayani dengan lebih sungguh," tutupnya. (cr20)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News