PPPK Pemprov NTT Harus Berdampak Tingkatkan Kinerja Birokrasi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) harus berdampak untuk meningkatkan kinerja birokrasi. 

Adapun PPPK tahap I, Kamis (24/7/2025) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah. Gubernur NTT Melki Laka Lena menyerahkan langsung SK itu di GOR Oepoi Kota Kupang. 

"Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, jaga kehormatan sebagai abdi negara, dan hadirkan karya nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," katanya. 

Melki dalam arahannya kepada 5.480 ASN PPPK yang menerima SK Pengangkatan ini, menegaskan pemberian SK PPPK ini bukanlah sekadar pengakuan formal, tetapi bukti penghargaan pemerintah atas pengabdian tulus, kerja keras, serta komitmen tinggi dalam melayani rakyat. 

Baca juga: Wamendag RI Temukan Harga Minyak Goreng di Labuan Bajo Jauh dari Het

Dia menyebut, status yang diemban itu paling tidak memacu agar bekerja lebih profesional dan integritas dalam mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan peran ASN PPPK di Provinsi NTT sangat penting di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas. Para ASN PPPK ini menjadi contoh nyata bahwa inovasi dalam manajemen sumber daya manusia dapat mengatasi keterbatasan finansial, sekaligus menjadi kekuatan strategis yang membuat pemerintah tetap produktif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Semoga anda semua dapat menjadi teladan, memastikan pelayanan publik berjalan optimal meski kita menghadapi tantangan anggaran yang tidak mudah saat ini," katanya. 

Berbagai tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Timur tidaklah ringan. Namun, dengan bertambahnya sumber daya aparatur melalui formasi PPPK ini, beliau yakin potensi daerah ini dapat dikelola lebih baik dan optimal.

Untuk itu, Melki berharap agar tenaga PPPK yang baru diangkat hari ini harus menjadi bagian penting dalam mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta memperlancar administrasi dan pelayanan teknis di seluruh sektor pemerintahan. 

"Kehadiran saudara-saudari diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi, yang pada akhirnya akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya. 

Baca juga: Tim SAR Gabungan Susuri Hutan Cari Wanita Lansia di Nita Sikka yang Sudah Sepekan Hilang