DJPb NTT Gelar Rapat Koordinasi, Dorong Layanan Publik yang Transparan dan Berkualitas

Laporan reporter POS-KUPANG. COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG. COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025, sekaligus Forum Konsultasi Publik (FKP), pada Rabu 27 Agustus 2025 di Lantai 6 Gedung Keuangan Negara NTT.

Acara ini digelar sebagai wujud transparansi, evaluasi, dan perbaikan layanan publik oleh DJPb di wilayah NTT.

Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setyawan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara. 

“Forum ini adalah ruang bersama untuk menilai dan memperbaiki layanan kami. Ada dimensi penting yang terus kami jaga—anti korupsi, integritas, dan kualitas layanan,” ujarnya saat diwawancarai POS-KUPANG. COM, Rabu (26/8). 

Baca juga: Direktur Utama PDAM Kota Kupang Daniel Frederik Maro Undur Diri

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Ombudsman, media nasional dan lokal seperti TVRI, Antara, dan Pos Kupang, serta para stakeholder dari satuan kerja (satker) pengguna layanan Kanwil DJPb.

Salah satu fokus diskusi adalah upaya percepatan implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan APBN, termasuk penggunaan Cash Management System (CMS), kartu kredit pemerintah, serta integrasi virtual account.

“Transaksi non-tunai bukan hal baru, tapi masih perlu didorong agar lebih masif. Ini soal akuntabilitas, efisiensi, dan keamanan,” ungkap Adi.

Adi juga mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai sejumlah satker dalam adopsi CMS, namun mengakui masih ada tantangan, termasuk infrastruktur dan pergantian pejabat teknis. 

Meski demikian, ia optimistis bahwa komitmen perubahan semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagai unit kerja yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kanwil DJPb NTT berkomitmen menjadi contoh layanan publik yang profesional dan transparan.

“Kami percaya, birokrasi tidak harus identik dengan layanan yang lambat dan rumit. Justru sebaliknya, harus menjadi inspirasi modernisasi layanan publik di berbagai sektor,” ungkapnya.

Melalui forum ini, DJPb NTT berharap masyarakat turut aktif mengawasi sekaligus berkontribusi dalam membangun layanan publik yang prima dan inklusif. (IAR) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News