TRIBUNFLORES.COM, KUPANG  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menyebut fokus pada percepatan penanganan bagi korban erupsi Ile Lewotobi Laki-laki dan konflik sosial Flores Timur (Flotim).

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto menjelaskan, upaya penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan konflik sosial di Flores Timur sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko PMK dan dihadiri oleh para Menteri terkait serta Instansi terkait lainnya. Ini merupakan upaya-upaya kita, kerja keras kita semua dan bentuk tanggung jawab dan respon cepat pemerintah, baik pusat dan daerah untuk fokus dalam percepatan penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan juga konflik sosial yang terjadi di Flores Timur,” kata Andriko, Kamis 21 November 2024.

Andriko Susanto menyebut, Pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi dan juga konflik sosial di Adonara, sehingga semuanya berangsur pulih.

Pemprov NTT, kata dia, mengapresiasi segala macam bentuk dukungan, kepedulian dan kerja keras dari semua pihak terhadap penanganan musibah ini.

Baca juga: Warek 1 Unika Ruteng Singgung AI dalam Orasi Ilmiah dan Seminar Nasional bagi Calon wisudawan

"Bersama pemerintah pusat, kami juga bekerja dan mengupayakan serta memastikan agar hak pilih para pengungsi dapat terfasilitasi dengan baik, sehingga mereka dapat menyalurkan suaranya pada Pilkada yang akan datang,” katanya. 

Adapun rapat yang dimaksud Andriko adalah Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial di Kab. Flores Timur, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Rabu (20/11/2024).

Menko PMK Pratikno mengatakan, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini masih berlangsung, tetapi tanpa indikasi peningkatan. Berdasarkan keterangan yang didapat dari BNPB, radius daerah berbahaya telah dikurangi, dan layanan pengungsian akan terus diupayakan semaksimal mungkin. 

“Jumlah pengungsi terpusat sudah mengalami penurunan, sedangkan yang lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar,” jelas Pratikno.

Untuk mengantisipasi musim hujan, Pratikno menyampaikan pemerintah telah memutuskan untuk segera membangun hunian sementara bagi pengungsi. Hunian sementara dibangun bersamaan dengan mempersiapkan proses relokasi dan pembangunan hunian tetap.

“Kami memastikan bahwa semua rencana, mulai dari renovasi rumah hingga pembangunan hunian tetap berjalan secara bersamaan, dengan cara itu kita akan bisa memberikan layanan yang baik bagi masyarakat terdampak,” ujar Pratikno.

Mengingat akan adanya proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024, Pratikno menjelaskan bahwa proses tersebut akan tetap berlangsung melalui penyediaan TPS Khusus di sekitar pengungsian yang disiapkan oleh KPU.

Pratikno turut menerangkan, upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat telah dirumuskan dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan pembangunan rumah yang rusak akibat konflik telah disiapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.

“Kami sudah merencanakan untuk pembangunan rumah kembali, proses administrasi sedang diupayakan, termasuk membicarakan dengan masyarakat yang bersengketa agar konflik sosial ini tidak terulang kembali,” jelas Pratikno.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK) akan direlokasi akibat bencana erupsi tersebut.