Pemerintah telah menyiapkan dua opsi skema relokasi untuk mempermudah masyarakat terdampak dalam memulai kembali kehidupan. 

Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan lahan dan rumah yang sudah siap huni bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal baru. 

Sementara itu, opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana pemerintah akan membangunkan rumah bagi warga di tanah mereka sendiri, dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah. 

Suharyanto menerangkan nantinya ada tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. 

Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua, dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.

Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). 

Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.

Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. 

Maruarar menjelaskan pembangunan hunian tetap itu akan dilakukan apabila sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, serta aspek geologi tuntas dibahas dan dipetakan.

"Kami akan siapkan sampai 2.700 rumah. Bahkan penyiapan dan pembuatan bahan baku pembangunan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat di Flores Timur. Dengan demikian, sekaligus akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar/penyintas.” Jelas Maruarar.

Hadir dalam RTM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono, Pj. Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid (secara daring), Kepala Badan Geologi, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan. 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News