Seteru DPRD-Bupati Ende Memanas, Hak Angket Segera Digulirkan

"Karena kami anggap Bupati kami anggap tidak kooperatif dan upaya menggagalkan jalannya parlemen," pungkas Sukri Abdullah.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Ende, Armin Wuni Wasa, menegaskan bahwa proses penggunaan hak angket akan segera berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

"Kan di Badan Musyawarah (Banmus) dulu, sudah pasti karena sudah diparipurnakan," tegas Armin Wuni Wasa.

Hak angket merupakan hak istimewa DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas, namun diduga melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Dalam rapat paripurna interpelasi APBD Tahun 2025 yang digelar beberapa waktu lalu dan berujung ricuh, sebanyak empat fraksi DPRD Kabupaten Ende secara resmi mengajukan hak angket terhadap APBD Tahun 2025 kepada Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda.

Pengajuan hak angket tersebut dilakukan setelah terjadinya kericuhan antara DPRD dan Bupati Ende saat rapat paripurna interpelasi yang bahkan belum memasuki substansi pembahasan APBD.

Empat fraksi yang mengajukan hak angket tersebut masing-masing Fraksi PKB, Golkar, PSI, dan NasDem.

Sementara itu, fraksi gabungan bersama Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar DPRD Kabupaten Ende kembali meminta kehadiran pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan terkait APBD Tahun 2025.

Adapun Fraksi Hanura memilih bersikap abstain.

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News