DPRD Sikka

Fraksi Perindo Dorong Reformasi APBD 2026 dan Soroti Sejumlah Isu Strategis di Kabupaten Sikka

Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Fraksi menilai masih terdapat peluang strategis melalui Program

Penulis: Nofri Fuka | Editor: Nofri Fuka
TRIBUNFLORES.COM / HO-YT TRIBUN FLORES
Sekretaris Fraksi Perindo, Mathen Luther Adji, SE saat membacakan pandangan umum Fraksi Perindo terhadap rancangan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2026 pada 18 November 2025 di Kantor DPRD Sikka.. 

Pemerintah diminta memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan DAU Blok Grant agar proses pengusulan program dan kegiatan aspiratif dapat dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Pencurian di Pasar-Pasar Tradisional

Maraknya pencurian di Pasar Alok, Pasar Tingkat, dan Pasar Wairkoja dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan pengelola pasar. Pemerintah diminta memastikan pengelola menjalankan tugas pengamanan secara profesional agar pedagang merasa aman.

4. Evaluasi MoU Pengelolaan Portal RS dan Pasar Alok

Fraksi menilai setoran kepada pemerintah dari kerja sama pengelolaan portal tidak sebanding dengan potensi penerimaan sebenarnya. Pemerintah diminta meninjau ulang MoU agar pendapatan daerah lebih optimal.

5. Kejelasan Perhitungan Iuran Jaminan Kerja dan Kematian

Fraksi meminta penjelasan terkait besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dan PPPK yang mencapai total miliaran rupiah. Pemerintah diminta menjelaskan apakah angka tersebut merupakan estimasi atau kebutuhan riil.

6. Tambahan Penghasilan Berbasis Beban Kerja

Fraksi menanyakan dasar perhitungan tambahan penghasilan PNS sebesar Rp17,7 miliar dan PPPK sebesar Rp6 miliar.

7. Tambahan Penghasilan Berbasis Tempat Bertugas

Pemerintah juga perlu memberi penjelasan terkait tambahan penghasilan ASN berdasarkan lokasi bertugas sebesar Rp1,6 miliar.

8. Evaluasi Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dengan anggaran insentif pajak daerah Rp98,8 juta dan retribusi Rp452,4 juta, Fraksi menilai perlu dilakukan kajian mendalam. Pemerintah diminta mengoptimalkan digitalisasi pemungutan pajak agar lebih efisien dan transparan. Insentif juga disarankan dialihkan menjadi penghargaan non-finansial seperti pelatihan atau peningkatan kapasitas.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved