Wakil Gubernur NTT Sebut Sisi Positif Pemangkasan TKD Oleh Pemerintah Pusat

Ringkasan Berita:

• Wagub NTT Johni Asadoma melihat sisi positif dari pemangkasan dana Transfer ke Daerah.
• Pemangkasan ini mendorong pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Ia menilai kebijakan ini bisa memacu kreativitas dan kemandirian daerah.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyebut sisi positif dari pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat (Pempus). 

Johni berkata, hal baiknya adalah Pemerintah masing-masing daerah bisa memaksimalkan segala potensi sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, itu adalah kebijakan Pempus. 

"Ini membuat kita lebih inovatif dan kreatif dalam menggali, mengelola sumber daya masing-masing dan memanfaatkan secara selektif prioritas," kata mantan Kapolda NTT itu, Kamis (6/10/2025). 

Purnawirawan Polri itu menyebut, tidak perlu daerah dimanjakan dengan alokasi anggaran dari Pempus. Adanya kebijakan pemangkasan TKD diyakini bisa mendorong Pemda untuk lebih optimal memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di daerah. 

Baca juga: TNI Wujudkan Harapan Warga Riung Barat Lewat Bendungan dan Irigasi Baru

"Kita nanti tidak inovasi. Kita di Provinsi sudah, semua Kepala Dinas sudah melaporkan yang akan mereka gali, olah nanti untuk meningkatkan PAD. Positifnya kita lihat, jangan negatifnya saja," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Pemprov NTT Benhard Menoh menyebut, pihaknya bakal memangkas biaya rapat hingga perjalanan dinas buntut dari pemotongan dana TKD tahun 2026 mendatang. 

Ia menjelaskan, dana TKD dikurangi dari Kementerian Keuangan dan dialihkan ke Kementerian/Lembaga yang ada di daerah. Pembahasan bersama setiap OPD dilakukan untuk melihat program prioritas, terutama kepentingan publik. 

Menoh mengatakan, pemangkasan yang dilakukan akan dilakukan untuk mendukung program prioritas Gubernur-Wakil Gubernur NTT maupun Pemerintah Pusat yang ada di daerah. 

Sekalipun ada pemangkasan, kerja pembangunan dari birokrasi hingga ke teknis tetap berlangsung. Ia mengaku Gubernur NTT telah memberi arahan agar semangat kerja dalam kondisi efisiensi ini tetap ada. 

"Kita akan lakukan efisiensi secara besar di 2026. Efisiensi tidak menyurutkan semangat kerja. Kerja seperti biasa," katanya. 

Menurut dia, setiap OPD akan memilih satu dari lima prioritas yang dicanangkan sesuai dengan kondisi Keuangan. Pemotongan itu dilakukan pada aspek yang mestinya bisa ditekan pengeluarannya.