Wakil Gubernur NTT Sebut Sisi Positif Pemangkasan TKD Oleh Pemerintah Pusat

"Contoh perjalanan dinas, pasti kasih kurang. Rapat efisiensi. Kita gunakan media, virtual jadi mengurangi biaya, perjalanan, pertemuan, rapat. Biaya makan, kita lebih efisien, biaya alat tulis kantor," katanya. 

Menoh mengatakan, pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan hati-hati. Sehingga, setiap OPD akan mengarahkan anggaran kepada program yang sangat prioritas. Program yang belum mendesak, akan ditunda. 

Pemangkasan ini, kata dia, juga melihat dari sisi perencanaan yang dilakukan Bapperida. Sehingga tidak mengganggu indikator pembangunan yang telah didesain. 

"Kita membelanjakan di tahun depan, kita mengikuti sumber dana yang tersedia," katanya. 

Menoh berharap agar pengalihan TKD ke Kementerian/Lembaga di daerah bisa memberi dampak. Ia mendorong adanya kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga di daerah. 

Ia menyebut, program kegiatan dari Pemerintah Pusat bisa ikut dikombinasikan dengan agenda Pemda. Sehingga, APBD yang tengah efisien ini bisa dibantu. Apalagi, APBD NTT dalam efisiensi nasional tahun 2025 ikut mengalami pengurangan. 

"Tahun 2025 kita mendapat transfer Rp 3,105 triliun. 2026 sesuai dengan surat Direktur DJPK Rp 2,819 triliun, berkurang Rp 286 miliar atau 9,21 persen," katanya. 

Dia mengatakan, pengurangan itu pada sisi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada DAK non fisik ada pertambangan Rp 112 miliar tetapi DAK fisik berkurang Rp 30 miliar, DAU berkurang Rp 329 miliar, pendapatan transfer DBH berkurang Rp 37 miliar. 

"Tidak balance. Karena yang naik cuman DAK non fisik, itu pun bapak ibu guru punya TPG. Itu tidak bisa diganggu. Fisik turun, DAU turun, DBH turun, jadi tidak diimbangi," katanya. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News