Memorandum Keadilan Fiskal NTT Akan Dibawa ke Presiden Prabowo

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Setelah membahas isi draf soal memorandum keadilan fiskal NTT, sejumlah kepala daerah bupati dan wakil bupati membubuhkan tanda tangan pada lembaran tersebut, Kamis, 6 November 2025.

Draft terlihat nama Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Marthinus Umbu Djoka.

Sementara bagian bawah tertera nama Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi. Aspirasi ini akan dibawa ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: ETMC 2025 Ende, Kapten Perse Ende Adi Atep: Kami Siap Jaga Waka Nua

Dalam konverensi pers, Zarnubi menyatakan dukungan penuh atas inisiasi kebijakan fiskal Bupati Anton Doni Dihen. Semangat ini dapat mewakili kabupaten lain seantero Indonesia.

"Seminar ini menjadi sangat penting, karena suara-suara di memorandum dapat mewakili suara kabupaten lain di seluruh Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum Apkasi memberikan dukungan agar semangat memoramdum bisa disampaikan ke pusat sebagai suara nurani," katanya di Hotel Asa, Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Bupati Lahat ini mengatakan, memorandum itu dapat menjadi bahan masukan ke Pemerintah Pusat agar memberikan dukungan afirmasi bagi kabupaten dengan kondisi fiskal lemah.

Zarnubi menilai Bupati Anton telah membuat terobosan untuk terus disuarakan daerah lain agar aspirasi mereka dari daerah bisa didengar Pemerintah Pusat.

"Suara ini patut digemakan, digelorakan, supaya suara ini sampai ke tujuannya. Jadi kalau seluruh daerah bersuara, insya Allah bapak Presiden akan perhatikan. Saya yakin betul," ucapnya.

Bupati Anton Doni Dihen yang juga menjabat Korwil Apkasi NTT, menerangkan para kepala daerah menyepakati memorandum NTT untuk keadilan fiskal nasional.

"Isi dari memorandum itu betul-betul menggambarkan kegelisahan, persoalan yang sama-sama kami alami," ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Anton Doni mengaku pemangkasan dana Transfer Daerah (TKD) untuk wilayahnya sebesar Rp 100 miliar lebih.

"Ya, berkurang. Kita punya ada Rp 100 miliar lebih yang dipotong. Dan, semua daerah mengalami hal yang sama, ada yang lebih signifikan," ujarnya.

Kondisi fiskal ini, akuinya, sangat menghambat pembangunan hingga pertumbuhan ekonomi di daerah. Anton bahkan melabeli dirinya sebagai Bupati Rp 5 miliar lantaran sisa anggaran yang dikelola diklaim demikian.