PPPK NTT
DPRD NTT: Pemprov NTT Perlu Lakukan Koordinasi Pempus
Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus menyampaikan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT perlu koordinasi
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei
POS-KUPANG.COM, KUPANG- Terdapat puluhan guru yang mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) NTT mengalami pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus, S.Pd menyampaikan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
"Terkait polemik ini, harus ada koordinasi. Ini perlu melakukan kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sebagai wakil pemprov dan teman-teman guru yang terdampak untuk diperjuangkan jalan keluar terbaik," kata Emanuel
Dikatakan Emanuel bahwa, polemik tersebut tentunya menjadi prihatin. Karena menurutnya, hal tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi para peserta.
Baca juga: Tidak Bisa Daftar PPPK, Puluhan Tenaga Kesehatan Datangi Dinas Kesehatan Sikka
"Masalah ini tentunya memprihatinkan bagi kita, manakala ada sebagian peserta yang sudah lulus PPPK dibatalkan penempatannya. Tentunya ada kerugian bagi para peserta yang mungkin saja untuk alasan memgikuti test PPPK mereka sudah putus kerja dengan sekolah lama dimana diaitu mereka memiliki sumber penghasilan," ungkapnya
Lebih lanjut Ia sampaikan, persoalan tersebut perlu adanya keterangan mengenai alasan pembatalan penempatan dan perlu diperjuangkan agar mereka dapat kembali ditempatkan.
" Jika ada syarat-syarat yang belum atau tidak terpenuhi mestinya sejak awal harus ada pemberitahuan kepada para peserta test. Ini perlu dikoordinasikan secara cepat ke Kementerian Pendidikan RI karena jelas keadaan ini menimbulkan polemik," ujarnya
Menurutnya, persoalan tersebut nantinya perlu dibicarakan bersama dengan pihak yang terkait didalamnya, yakni kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sebagai wakil pemprov dan teman-teman guru yang terdampak untuk diperjuangkan jalan keluar terbaik (Cr20)
Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.