Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Minta Kaum Laki-Laki Ambil Peran Aktif Turunkan Angka Stunting

"Karena kalau ibu-ibu muda itu sehat, ketika dia masuk dalam rumah tangga baru dia sudah dipersiapkan untuk melahirkan generasi baru yang sehat. Hari ini kita hanya bicara soal stunting misalnya 30 persen. Kita harus menurunkan angka ini tetapi ini akan menjadi penyebab baru jika tak kita selesaikan dari akarnya," ucapnya.

Menurut Emi, penanganan stunting sekali lagi bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik lembaga keagamaan, bukan hanya milik lembaga swasta lainnya tetapi seluruhnya. "Kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan stunting ini," tegasnya.

Sebenarnya semua masyarakat hanya diajak untuk memperhatikan antara satu dengan yang lain.

"Kalau covid kemarin itu, satu memperhatikan satu, kalau stunting juga begitu kalau di tetangga kita, kita rasa bahwa ini tidak ada kecukupan pangan dan yang lain-lain orang yang berkecukupan maka harus saling menolong," ungkapnya.

Stunting, kata Emi, tak dapat ditangani sendiri-sendiri. Karena kalau menanganinya sendiri, diyakini bahwa ini hanya berubah di permukaan tetapi akar masalahnya tidak terselesaikan.

"Harus ada koordinasi, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kita di provinsi ini kita akan omong berapa anggaran yang kita taruh tetapi cukupnya anggaran dari pemerintah provinsi untuk terdistribusi di kabupaten kota itu juga menjadi kesulitan. Makanya kita omong itu harus ada kolaborasi, Kabupaten Siap apa, pusat siap apa dan provinsi siap apa," imbuhnya.

Begitu pun juga kalau hanya provinsi sendiri yang menangani stunting tentu tidak mungkin. Kekuatan besar ada di Kabupaten dan pemerintah pusat, sehingga kolaborasi harus tetap berjalan. Kalau masing-masing menangani sendiri tidak mungkin.

"Pemerintah provinsi tidak punya masyarakat, yang memiliki masyarakat adalah Kabupaten. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu tentu ada yakni melalui penganggaran, melalui program yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi," terangnya.

"Kalau tidak salah itu ada program tentang Pokja penanganan stunting dan itu sudah mulai ketika kami di DPR 2019 itu sudah ada. Nah kami tentu dalam fungsi pengawasan itu pasti Kami awasi bagaimana, Bagaimana Anda, apa yang Anda sudah kerjakan, apa yang sudah anda selesaikan, sejauh mana? tapi penurunan angka stunting itu tidak bisa diklaim langsung oleh pemerintah provinsi sebagai bagian dari kerja pemerintah provinsi tapi itu kerja bersama-sama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Pemerintah kabupaten kota," tutupnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News