Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Sindikat Perdagangan Orang Dibantu Penguasa Pemerintahan 

"Pembiayaan kalau bisa ditanggung oleh negara. Tidak bisa semua diserahkan ke daerah, pasti daerah juga mengalami kondisi fiskal. Co-sharing dengan pemerintah pusat, itu pemikiran BP2MI yang selama ini didorong," ujarnya. 

Pecat Bawahan

Benny Rhamdani juga mengaku dirinya pernah memecat bawahannya karena terbukti menjadi salah satu 'pemain' dalam TPPO. Ia menegaskan, segala regulasi telah dibuat untuk mengurai benang kusut ini, selain pelibatan 24 Kementerian/Lembaga.

Baca juga: Yudith Kota dan Rita Enny Pimpin Persi dan Makersi NTT 

"Di BP2MI juga ada. Tahun lalu saya memecat satu orang ASN, yang pensiunnya tinggal satu bulan," sebut dia. 

Benny Rhamdani menyebut kejahatan semacam itu tidak menjadi toleransi baginya. Ia tidak ingin warga negara di jual kemudian mengambil keuntungan dan bersenang-senang atas capaian itu. 

Dia berharap instansi lain maupun perusahaan juga bisa mengambil sikap serupa jika menemukan oknum yang berani bermain dalam jejaring penjualan orang. 

"Ada sistem harus lebih ketat. Misalnya perusahaan A di cabut izinnya, maka orang-orangnya bisa membentuk perusahaan baru. Kalau saya, bukan saja perusahaan tapi nama-nama yang ada di perusahaan itu, kan sudah terdeteksi, itu juga dicabut izinnya. Itu keinginan BP2MI, mudah-mudahan itu bisa di Kemenaker juga," jelasnya. *

sumber: pos-kupang.com