BPMP NTT Gelar Bimtek Sumber Daya Sekolah Pengelola Dana BOS 

Secara tahapan pengadaan dilakukan persiapan pengadaan, penetapan penyedia, pelaksanaan kesepakatan pengadaan.

"Sangat sederhana, mudah-mudahan nanti ketemu APIP bisa dijelaskan dari Permen PBJ," kata dia. 

Menurut dia, penetapan dokumen perencanaan pengadaan meliputi jumlah atau jasa, spesifikasi atau ruang lingkup barang atau jasa, waktu dan lokasi serah terima, alokasi anggaran dan persyaratan penyedia.

Baca juga: Update 7 Besar Suara Calon Anggota DPD RI Dapil NTT, Dokter Stevi Harman dan AWK Terus Melejit

Persiapan pengadaan itu dilakukan secara daring maupun luring. Sebelum menetapkan dokumen perencanaan, wajib dilakukan survei harga. Ia mengingatkan agar harga bisa dilebihkan merujuk ke harga pasaran yang cenderung fluktuatif. 

Sisi lain, BPMP NTT juga bisa membantu para sekolah agar kebutuhan sekolah bisa dibantu saat pengadaan, terkhusus bagi sekolah yang letaknya cukup jauh dari area perkotaan. 

Sekolah atau satuan pendidikan bisa melakukan update rutin terhadap harga pasaran. Evaluasi berkala wajib dilakukan agar melihat perkembangan terbaru. Ia mengaku, SIPLah sendiri dibuat untuk membantu pertumbuhan ekonomi. 

Usaha yang berkaitan dan berada di sekitar sekolah, bisa dibantu oleh sekolah dan dimasukkan ke SIPLah agar menggunakan layanan berbasis digital.

Baca juga: Nama-nama Caleg DPRD NTT Dapil 5 yang Raih Suara Terbanyak, Patris Lali Wolo Urutan Pertama

Dia mengingatkan agar sekolah bisa lebih teliti dalam pengadaan. Diharapkan tidak tidak terjadi kesalahpahaman saat pemesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. 

Selain itu, pembatalan barang oleh pihak sekolah padahal barang telah dipesan. Ia meminta sekolah untuk hati-hati sebelum melakukan pengadaan. Memastikan kembali kebutuhan barang atau jasa itu. Ia meminta juga dengan spesifikasi barang sesuai dengan kesepakatan. 

Henry Eko menyebut, SIPLah sendiri sebagai aplikasi semata ingin membantu UMKM di daerah agar berpartisipasi dalam dana BOS. Sehingga, pelaku UMKM bisa masuk ke SIPLah atau aplikasi itu untuk menawarkan produknya. 

Sejauh ini, 2000-an sekolah di NTT telah mengakses SIPLah. Sementara baru ada 100 pelaku UMKM yang tergabung dalam SIPLah. Sehingga, Henry Eko meminta agar pelaku lebih banyak dilibatkan dalam aplikasi ini.

Baca juga: Kronologi Oknum Anggota DPRD NTT dan 2 Orang Dekatnya Diamankan BNN karena Kasus Narkoba

"Diharapkan bisa berperan serta itu UMKM dan dinas koperasi," sebut Henry Eko. 

Dengan adanya dana BOS yang sudah menggunakan beberapa platform, harusnya itu menjadi peluang. Sebab proses perencanaan berbasis data maka keterkaitan dengan sisi lain seperti penyedia produk atau barang/jasa bisa dipermudah. 

Namun begitu, kolaborasi lintas dinas harus digalakkan. Apalagi, dana BOS yang tersedia harusnya bisa terserap lewat belanja barang dan jasa dari produk yang tersedia di SIPLah atau aplikasi lainnya yang disiapkan pemerintah. 

Menurut Henry Eko, mengakses SIPLah bisa dilakukan dimana saja. Artinya, sekolah bisa mengumpulkan rencana belanja dan mengakses jaringan internet yang baik untuk memulai bertransaksi dalam SIPLah.

Baca juga: Dinas Pertanian se-NTT Inventarisasi Sumber Pangan, Antisipasi Krisis Pangan & Lonjakan Harga