ART asal Sumba Dianiaya Majikan di Batam, Ini Tanggapan Pemprov NTT 

"Nanti saya dapat arahan dari Pak Gub, Pak Wagub atau Pak Sekda. Karena sebenarnya Ketua Satgas TPPO Provinsi ini, gugus tugasnya adalah Pak Sekda," ujarnya. 

Sylvia juga merespons banyak kasus eksploitasi tenaga kerja asal NTT yang sering terjadi. Dia berkata, pihaknya sudah berusaha untuk memastikan tenaga kerja yang berangkat ke luar daerah harus melalui prosedur yang ditetapkan. 

Dengan berangkat secara resmi atau terdaftar, maka ada peluang untuk perlindungan bagi tenaga kerja. Bahkan, peluang untuk melapor ke pemerintah sangat terbuka. Sebaliknya pemerintah punya cukup kekuatan untuk melakukan perlindungan. 

"Karena kalau ada prosedur tentu ada aspek perlindungan. Seandainya dia, berjalan dalam prosedur, saya ambil contoh, ini masih dalam masa kontrak, ini kecelakaan kerja. Tentu akan ada perlindungan, kita bisa memaksa perusahaan, agen. Kita bisa menekan. Ini yang menjadi celah kita. Kita menyesalkan adalah dia jalan tidak dalam prosedur yang baik," katanya. 

Meski begitu, peristiwa ini mejadi catatan penting. Apalagi Provinsi NTT dengan berbagai peluang pintu keluar yang memungkinkan seseorang bisa bekerja keluar daerah tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. 

Padahal, kata dia, aturan mengenai pemberangkatan tenaga kerja ke luar daerah sudah sangat tersedia. Calon pencari kerja bisa mendaftarkan diri ke perusahaan lewat platform resmi yang disiapkan Pemerintah. 

"Kalau jalan sendiri kan nanti susah. Apalagi jelas dia tidak akan aspek perlindungan. Masih untung masih ada diaspora yang peduli. Saya berterima kasih sekali dengan diaspora," katanya. 

Dalam data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT, terdapat ribuan pekerja yang terdaftar secara prosedur. Tahun 2023 tercatat sebanyak1.060 orang, 2024 sejumlah 1.311 orang dan hingga Mei 2025 terdapat 330 orang. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News