Simak Isi Memorandum Keadaan Fiskal NTT Saat Seminar para Kepala Daerah

Redefinisi dan reformulasi DAU adalah kebutuhan mendasar yang sangat perlu mendapat perhatian, dan sehubungan dengan itu, beberapa usulan hasil pencermatan di bawah ini dapat dipertimbangkan, alokasi Dasar untuk menjawab kebutuhan belanja pegawai tidak dihilangkan. 

Kebutuhan fiskal dihitung dengan menggunakan varibel nyata, dan bukan variabel indikatif. Varibel nyata tersebut adalah kebutuhan biaya untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 7 Bidang Pelayanan Dasar. 

Kebutuhan fiskal untuk mencapai target SPM di 7 Bidang Pelayanan Dasar ini harus jelas untuk setiap daerah, dengan angka nominal, dan bukan indeks yang sering mengaburkan angka kebutuhan nyata. 

Satuan biaya untuk setiap Bidang dan setiap urusan dalam Bidang harus jelas untuk setiap daerah. 

Pelayanan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan sangat penting, dan karena itu perlu masuk sebagai salah satu urusan dalam SPM bidang Infrastruktur; dengan satuan biaya yang customized dengan keadaan daerah. Dengan cara ini, maka indeks kemahalan konstruksi tidak perlu lagi menjadi variabel tersendiri. 

Pengentasan kemiskinan perlu dimasukkan dalam urusan SPM Bidang Sosial, dengan satuan biaya pengentasan kemiskinan setiap daerah yang jelas. 

Variabel-variabel indikatif seperti luas wilayah dan jumlah penduduk tidak perlu lagi dimasukkan dalam perhitungan. Apalagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan arahan yang kabur mengenai kedua variabel ini, yakni dengan menggunakan kata mempertimbangkan tanpa ada kejelasan metodologis.

Variabel luas wilayah semestinya sudah dapat dicerminkan melalui variabel kebutuhan infrastruktur jalan sebagai bagian dari SPM Bidang Infrastruktur, atau variabel konkret lain yang berkaitan.

Demikian pula variabel jumlah penduduk semestinya sudah dicerminkan  melalui variabel pelayanan kependudukan, atau variabel konkret lain. 

Urusan-urusan di luar urusan wajib Pemerintah Daerah sebaiknya diperhitungkan dengan proporsi tertentu yang jelas dalam penghitungan Dana Alokasi Umum, termasuk di dalamnya urusan ekonomi yang sangat penting bagi kemajuan daerah.

Konsisten per definisi, semestinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak masuk dalam perhitungan kemampuan fiskal daerah.

Kedudukan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan perbedaan kategorisnya dengan DAU, sudah saatnya diperjelas.

Semua urusan yang berkaitan dengan pencapaian SPM sebaiknya masuk dalam DAU, kecuali berkaitan dengan program nasional yang sungguh-sungguh merupakan TOP-UP melampaui Standar Pelayanan Minimal. 

Kenyataan sejauh ini, DAK masih semata berurusan dengan Standar Pelayanan Minimal khususnya Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur; dan karena itu terkesan, bersama DAU Specific Grant, merupakan wahana resentralisasi keuangan daerah. 

Program-Program Strategis Unggulan Pemerintah Pusat adalah program yang sangat besar kemanfaatannya buat Daerah dan membutuhkan anggaran besar. Program MBG tengah menunjukkan diri sebagai mesin besar pertumbuhan ekonomi daerah.