Suarakan Nasib Guru dan Siswa, PGRI Flores Timur NTT Datang ke Kantor Kementerian Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mendatangi Kemendikdasmen di Jakarta untuk menyampaikan berbagai aspirasi guru dan siswa.
• Guru honorer swasta belum mendapat kesempatan ikut seleksi PPPK.
• Beban jam mengajar sebagai syarat TPG dinilai memberatkan.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Ketua PGRI Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Maksimus Masan Kian, mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi guru dan siswa, Senin (10/11/25).

Aspirasi yang dibawa antara lain menyangkut guru honorer pada sekolah swasta yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta beban jam mengajar sebagai syarat penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dinilai masih memberatkan.

Kemudian gaji guru honorer yang dinilai belum layak, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum adil bagi guru, hingga ditemukan adanya selisih pembayaran TPG terhadap beberapa guru di Kabupaten Flores Timur.

Kepada TRIBUNFLORES.COM, Selasa (11/11/25) pagi, Maksimus mengaku bahwa dirinya juga menyoroti kenaikan pangkat guru golonggan IIIb ke IIIc yang masih terhambat karena ketiadaan kuota.

Baca juga: Hasil Kota Kupang Vs PSN Ngada ETMC XXXIV Ende, Muhamad Djunaidin Kartu Merah

Padahal, jelas Maksimus, guru-guru dimaksud sudah lolos uji kompetensi, termasuk catatan kritis untuk kondisi sekolah-sekolah di pelosok yang belum memiliki jaringan internet, sehingga pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sering terkendala.

"Di sana (Kantor Kementerian) saya diterima pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Aspirasi tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui audiensi untuk memperdalam persoalan yang dihadapi para guru di Flores Timur," ungkapnya.

Menurutnya, guru-guru honorer di sekolah swasta selama ini mendedikasikan diri untuk mengajar anak bangsa.

"Jangan ada diskriminasi. Buka ruang dan kesempatan yang sama bagi mereka untuk ikut seleksi PPPK. Sebagian dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan menjelang pensiun, dengan gaji yang jauh di bawah standar kelayakan. Negara mesti hadir mengayomi mereka," tegasnya. Ia menyebut kalimat ini ia sampaikan langsung ke pejabat Ditjen Dikdasmen.

Maksi hadir bersama salah serang guru asal Flores Timur, Yohanes Kopong Geroda. Dalam kesempatan itu, ia menggambarkan kondisi lapangan yang dihadapi guru-guru penerima sertifikasi.

Menurutnya, setelah dinyatakan lulus sertifikasi melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), banyak guru justru kesulitan memenuhi jumlah jam mengajar sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Beban Kerja Guru.