Fraksi Golkar Soroti Krisis Air, Desak Pemerintah Fokus Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Rakyat

Ringkasan Berita:

• Golkar menekankan pemenuhan air bersih sebagai hak dasar warga dan mendorong pendataan, perbaikan jaringan, serta pelibatan masyarakat.
• Kontribusi PAD hanya 6,9 persen dari Rp880,9 miliar, menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana pusat.
• Kebijakan penertiban usaha penyulingan moke dinilai belum berpihak pada masyarakat kecil.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Ngada menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Nota Keuangan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum Fraksi Golkar tersebut disampaikan menyusul pembacaan Nota Keuangan oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, dalam sidang paripurna DPRD Ngada yang digelar Selasa (11/11/2025).

Agenda pandangan umum fraksi-fraksi berlangsung Rabu (12/11/2025) di ruang rapat utama DPRD Ngada dan dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Jois Jawa, didampingi  Ketua DPRD Ngada Romilus Juji, Wakil Ketua I Rudi Wogo. Dari unsur pemerintahan hadir Bupati Ngada Raymundus Bena, Pj Sekda Ngada, Jhoni Watu, dan pimpinan OPD lain.

Baca juga: Jadwal ETMC XXXIV Ende Jumat 14 November 2025, Persena Nagekeo Vs Nirwana, PSN Ngada Vs Perseftim

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Ngada, Aty Watungadha, menegaskan bahwa penyediaan air bersih di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.

Menurut Aty, persoalan air bersih di Desa Naru sudah berulang kali disampaikan dalam rapat dan masa sidang sebelumnya, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari Pemerintah Daerah.

“Pemenuhan air bersih adalah hak dasar masyarakat. Ini bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut martabat dan kualitas hidup warga. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret,” tegas Aty Watungadha di hadapan peserta sidang, juga tertuang dalam draf yang di peroleh media ini.

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap jaringan air bersih di Desa Naru, memperbaiki sarana penampungan dan pipa distribusi, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber air agar program tersebut berkelanjutan.

Selain menyoroti krisis air di Naru, Fraksi Golkar juga memberikan kritik tajam terhadap struktur APBD 2026 yang dinilai masih didominasi oleh belanja operasional. Dari total belanja daerah sebesar Rp889,77 miliar, sekitar 76 persen dialokasikan untuk belanja rutin, sedangkan belanja modal hanya 1,9 persen.

Menurut Aty, dominasi belanja operasional dapat menghambat percepatan pembangunan fisik dan pelayanan publik.

“APBD harus menjadi alat percepatan pembangunan, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi. Belanja modal untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana ekonomi produktif perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, Fraksi Golkar menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 6,9 persen dari total pendapatan Rp880,9 miliar masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset dan pariwisata agar PAD dapat meningkat secara signifikan.

Dalam sektor ekonomi rakyat, Fraksi Golkar juga menyoroti kebijakan penertiban terhadap pelaku usaha penyulingan minuman tradisional moke yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil.

“Moke bukan sekadar produk, tetapi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Ngada. Penertiban tanpa pembinaan bisa mencederai kearifan lokal dan melemahkan ekonomi rakyat. Kami mendorong adanya Perda untuk melindungi pelaku usaha moke agar beroperasi secara legal dan berdaya saing,” jelas Aty.

Selain itu, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah mempercepat pemekaran wilayah Kecamatan Riung dan Riung Barat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di wilayah terpencil.

Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas alokasi anggaran yang besar, masing-masing Rp211,95 miliar untuk kesehatan dan Rp274,89 miliar untuk pendidikan. Namun, Fraksi mencatat sebagian besar dana masih terserap untuk belanja pegawai.

Aty meminta agar pemerintah lebih fokus meningkatkan mutu pelayanan di sekolah dan puskesmas, memberikan insentif bagi tenaga guru dan medis di daerah sulit, serta memperbanyak program pelatihan dan pembinaan SDM aparatur desa.

Terkait dengan transparansi keuangan daerah, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya laporan realisasi APBD yang disampaikan secara triwulanan kepada publik, serta penguatan peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal. Golkar juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat melalui Musrenbang yang partisipatif dan inklusif agar perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.

Di akhir pandangan umumnya, Ketua Fraksi Golkar Aty Watungadha menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Ngada harus maju, mandiri, dan sejahtera. Kami dari Fraksi Golkar akan terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” pungkasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News