Komisioner KPAI Dorong Pemprov NTT Percepat Pembentukan UPT PPA di 11 Daerah

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pembentukan UPT PP di 11 daerah yang belum dibentuk.

Hal ini disampaikan Komisioner KPAI, Dian Sasmita saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTT bersama mitra Plan Internasional dan Sabana Sumba, Jumat (23/5/2025) siang di Ruang Kerja Gubernur NTT. 

Dian Sasmita dalam pernyataannya usai audensi mengatakan, pertemuan itu turut membahas berbagai tantangan kekerasan anak di wilayah NTT. 

"Kita tahu bersama angkanya cukup tinggi, dan itu perlu upaya khusus dan komitmen untuk memastikan anak-anak NTT terlindungi," kata Dian di komplek Kantor Gubernur NTT.

Baca juga: Forum Perempuan Diaspora NTT Konsolidasi Kawal Kasus Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada

Kata Dian, KPAI mendorong percepatan pembentukan UPT PPA di 11 daerah di NTT yang belum ada. UPT itu sangat penting untuk memberikan layanan bagi anak sebagai korban. 

"Untuk memastikan mereka terdampingi, direhabilitasi. Hal ini juga menjadi mandat undang-undang TPKS," kata Dian.

Dian mengatakan, selain penanganan terhadap kasus, lain sisi adalah pencegahan atau mitigasi juga penting dilakukan. Kolaborasi ini tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari KPAI maupun para mitra. 

Pencegahan dan mitigasi resiko itu, bisa dilakukan dari lingkungan sekitar hingga area keagamaan, termasuk di lingkungan adat. Tujuannya agar anak-anak NTT terhindar dari kekerasan.

Baca juga: Polisi Tidak Masukkan Pasal Narkoba untuk Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman

"Semua pihak harus mengambil peran untuk memastikan anak-anak NTT bebas dari kekerasan," tegas Dian. 

Dari pertemuan itu juga, pihaknya menyoroti penanganan perkara mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman. KPAI mendorong agar adanya penanganan lebih spesifik terhadap peristiwa itu.