Wakil Gubernur NTT Sebut Sisi Positif Pemangkasan TKD Oleh Pemerintah Pusat

Ringkasan Berita:

• Wagub NTT Johni Asadoma melihat sisi positif dari pemangkasan dana Transfer ke Daerah.
• Pemangkasan ini mendorong pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Ia menilai kebijakan ini bisa memacu kreativitas dan kemandirian daerah.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyebut sisi positif dari pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat (Pempus). 

Johni berkata, hal baiknya adalah Pemerintah masing-masing daerah bisa memaksimalkan segala potensi sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, itu adalah kebijakan Pempus. 

"Ini membuat kita lebih inovatif dan kreatif dalam menggali, mengelola sumber daya masing-masing dan memanfaatkan secara selektif prioritas," kata mantan Kapolda NTT itu, Kamis (6/10/2025). 

Purnawirawan Polri itu menyebut, tidak perlu daerah dimanjakan dengan alokasi anggaran dari Pempus. Adanya kebijakan pemangkasan TKD diyakini bisa mendorong Pemda untuk lebih optimal memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di daerah. 

Baca juga: TNI Wujudkan Harapan Warga Riung Barat Lewat Bendungan dan Irigasi Baru

"Kita nanti tidak inovasi. Kita di Provinsi sudah, semua Kepala Dinas sudah melaporkan yang akan mereka gali, olah nanti untuk meningkatkan PAD. Positifnya kita lihat, jangan negatifnya saja," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Pemprov NTT Benhard Menoh menyebut, pihaknya bakal memangkas biaya rapat hingga perjalanan dinas buntut dari pemotongan dana TKD tahun 2026 mendatang. 

Ia menjelaskan, dana TKD dikurangi dari Kementerian Keuangan dan dialihkan ke Kementerian/Lembaga yang ada di daerah. Pembahasan bersama setiap OPD dilakukan untuk melihat program prioritas, terutama kepentingan publik. 

Menoh mengatakan, pemangkasan yang dilakukan akan dilakukan untuk mendukung program prioritas Gubernur-Wakil Gubernur NTT maupun Pemerintah Pusat yang ada di daerah. 

Sekalipun ada pemangkasan, kerja pembangunan dari birokrasi hingga ke teknis tetap berlangsung. Ia mengaku Gubernur NTT telah memberi arahan agar semangat kerja dalam kondisi efisiensi ini tetap ada. 

"Kita akan lakukan efisiensi secara besar di 2026. Efisiensi tidak menyurutkan semangat kerja. Kerja seperti biasa," katanya. 

Menurut dia, setiap OPD akan memilih satu dari lima prioritas yang dicanangkan sesuai dengan kondisi Keuangan. Pemotongan itu dilakukan pada aspek yang mestinya bisa ditekan pengeluarannya. 

"Contoh perjalanan dinas, pasti kasih kurang. Rapat efisiensi. Kita gunakan media, virtual jadi mengurangi biaya, perjalanan, pertemuan, rapat. Biaya makan, kita lebih efisien, biaya alat tulis kantor," katanya. 

Menoh mengatakan, pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan hati-hati. Sehingga, setiap OPD akan mengarahkan anggaran kepada program yang sangat prioritas. Program yang belum mendesak, akan ditunda. 

Pemangkasan ini, kata dia, juga melihat dari sisi perencanaan yang dilakukan Bapperida. Sehingga tidak mengganggu indikator pembangunan yang telah didesain. 

"Kita membelanjakan di tahun depan, kita mengikuti sumber dana yang tersedia," katanya. 

Menoh berharap agar pengalihan TKD ke Kementerian/Lembaga di daerah bisa memberi dampak. Ia mendorong adanya kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga di daerah. 

Ia menyebut, program kegiatan dari Pemerintah Pusat bisa ikut dikombinasikan dengan agenda Pemda. Sehingga, APBD yang tengah efisien ini bisa dibantu. Apalagi, APBD NTT dalam efisiensi nasional tahun 2025 ikut mengalami pengurangan. 

"Tahun 2025 kita mendapat transfer Rp 3,105 triliun. 2026 sesuai dengan surat Direktur DJPK Rp 2,819 triliun, berkurang Rp 286 miliar atau 9,21 persen," katanya. 

Dia mengatakan, pengurangan itu pada sisi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada DAK non fisik ada pertambangan Rp 112 miliar tetapi DAK fisik berkurang Rp 30 miliar, DAU berkurang Rp 329 miliar, pendapatan transfer DBH berkurang Rp 37 miliar. 

"Tidak balance. Karena yang naik cuman DAK non fisik, itu pun bapak ibu guru punya TPG. Itu tidak bisa diganggu. Fisik turun, DAU turun, DBH turun, jadi tidak diimbangi," katanya. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News